Jatengpress.com, Kebumen – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, Jateng pada Selasa(4/3/2025). Kunjungan kerja (kunker) itu membahas terkait peran BUMD dalam menangani kemiskinan di Kebumen.
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Hariyanto menyebut, Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jateng berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami ingin mengetahui mengetahui kondisi kemiskinan di Kebumen, penanganannya seperti apa, dan bagaimana peran BUMD di dalamnya,” ujarnya usai kunker pada Selasa (4/3/2025) di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen.
Dia berharap, di era pemerintahan bupati yang baru akan ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalah sosial ekonomi di Kebumen. Utamanya, menyangkut kemiskinan dan bagaimana bisa keluar dari zona miskin ekstrem yang harus segera ditangani secara serius.
“Kami sangat yakin pemerintah yang baru bisa menyelesaikan persoalan itu. BUMD dengan dana CSR-nya juga harus terus diprioritaskan untuk membantu masyarakat bawah,” pesannya.
Selain itu, program dan pelayanannya harus bisa menyentuh masyarakat kelas bawah. Misalnya, pemberian program kredit atau permodalan kepada UMKM dengan bunga yang ringan.
Sementara, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan, pihaknya akan terus berupaya untuk memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran data kemiskinan.
Menurutnya, dengan data yang akurat dan terpadu akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Saat ini, kata Lilis, ada sekitar 700 ribu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang terdaftar. “Lalu, kami padankan dengan data P3KE (pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem) dan kami filter menghasilkan 304 ribu data kemiskinan,” bebernya.
Selanjutnya, data tersebut akan disaring kembali menggunakan 12 kriteria kemiskinan yang telah diatur melalui perbup dengan harapan menyerupai kriteria kemiskinan BPS. “Data ini akan menjadi acuan data tunggal bagi seluruh OPD, untuk menentukan lokus penerima program kemiskinan,” tandasnya. (han)
