Jatengpress.com, Semarang – Pengawasan partisipatif dalan pemilu adalah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pemilu agar lebih transparan, adil, dan bersih.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam fungsi pengawasan ini, bukan hanya lembaga pengawas Bawaslu.
Demikian antara lain ungkapan yang muncul dalam
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, dengan topik
Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah yang Berkualitas.
Sosialisasi diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah, bertempat di gedung Balai Bahasa Jateng di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (18/11) sore.
Acara yang dibuka oleh Divisi Humas Bawaslu Jateng, Drs Sosiawan, menghadirkan dua pembicara, Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Puji Astuti MSi, dan Ketua PWI Jateng, Amir Machmud SH MSi.
Puji Astuti mengungkapkan, tanpa adanya pengawasan, sudah tentu para calon yang ikut dalam kontestasi Pemilu akan menggunakan segala cara agar menang.
*Jika segala cara agar menang itu sudah dijadikan sebagai keyakinan, maka pelanggaran-pelanggaran akan dianggap sebagai hal yang biasa. Oleh karena itulah pentingnya fungsi pengawasan, untuk mengikis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon dalam kontestasi Pemilu,” kata Puji Astuti.
Dia mencontohkan pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di suatu daerah di Jawa Tengah. Ada seorang calon kepala desa menyiapkan iming-iming mencapai Rp 720 juta, agar dia bisa memenangkan Pilkades. Ketika ditanyakan bagaimana sebagai orang desa mampu menyiapkan uang Rp 720 juta, sang kepala desa malah menjawab bahwa harga pasaran dia mencapai Rp 1,5 Miliar.
Karena keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat penting, maka masyarakat perlu mendapatkan bekal berupa pendidikan politik yang memadai.
Di sisi lain, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud mengungkapkan bahwa peran media menjadi sangat penting bagi upaya memantau segala aktivitas kontestan dalam pemilu.
Divisi Humas Bawaslu Jateng, Drs Sosiawan memaparkan, oendidikan politik memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan bagaimana cara melakukannya.
Organisasi di masyarakat semacam organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan organisasi perempuan merupakan potensi-ootensi strategis untuk dijadikan sebagai pelopor dalam pengawasan partisipatif masyarakat.
Pengawasan partisipatif dengan sendirinya akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak demokrasi dan mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas. (Cip)
