JATENGPRESS, REMBANG – Pemkab Rembang memastikan tahun ini bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyasar para buruh tani di Kabupaten Rembang.
Sebanyak 3.680 buruh tani sudah di-SK sebagai penerima BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) itu.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), per buruh tani akan mendapatkan BLT sebesar Rp 1,2 juta.
Dana tersebut rencananya akan diberikan sekaligus pada pertengahan Oktober 2024 mendatang.
Kepala Dinsos PPKB Rembang, Prapto Raharjo menyatakan, para penerima BLT cukai tembakau ini merupakan hasil pendataan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berkoordinasi dengan pemerintah desa yang ada tanaman tembakaunya.
Ia mengungkapkan, data dari PPL tersebut selanjutnya mendapatkan SK dari Bupati Rembang sebagai penerima BLT.
Dalam distribusi, pihaknya menggandeng Kantor Pos sebagai penyalur bantuan.
“Nanti ada seremonial launching penyerahan BLT. Selanjutnya para penerima akan mencairkan bantuan di kantor pos di masing-masing kecamatan. Harapan kami, pertengahan Oktober sudah bisa dilakukan,” jelas dia.
Ia menyebutkan, total anggaran yang khusus dialokasikan untuk BLT dana cukai adalah Rp 4.416.000.000. Dana tersebut merupakan bagian dari DBHCHT Rembang tahun ini yang secara akumulasi sebesar Rp 45.904.354.339.
Prapto juga menegaskan, dana yang khusus untuk BLT semuanya menyasar kepada para buruh tembakau, tidak yang lain.
“Sasarannya semua buruh tani tembakau. Pendataan melalui PPL di tiap kecamatan. Sebelumnya koordinasi dengan desa, diusulkan dan diverifikasi. Itu yang kami masukkan SK Bupati Rembang penerima BLT buruh tani,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI). Kabupaten Rembang, Maryono mempertanyakan penyaluran BLT yang rencananya baru dilakukan Oktober 2024 mendatang.
Semestinya, jika DBHCHT itu masuk di awal tahun, idealnya triwulan pertama sudah dicairkan.
Sehingga BLT tersebut bisa membantu para petani atau buruh untuk mengawali musim tanam.
Sebab, jika bantuan tersebut disalurkan pada Oktober mendatang, maka petani sudah memasuki musim panen.
“Saya rasa Kabupaten Rembang sangat telat dalam penyaluran BLT cukai, karena sampai sekarang belum tersalurkan. Katanya Oktober, tapi benar tidaknya kita belum tahu. Takutnya uang cukai dialihkan untuk yang lain karena kondisi keuangan Rembang sedang defisit,” tandasnya.
Oleh karena itu ia mengingatkan agar penyaluran pengelolaan dana DBHCHT, termasuk BLT ini dilakukan secara transparan. “APTI seharusnya dilibatkan untuk memastikan bantuan benar tepat sasaran,” pungkasnya. (yon).
